MANOKWARI |Garda45.com – Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua melalui penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agenda tersebut menjadi salah satu fokus utama hasil rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsung Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan rencana tindak lanjut hasil rapat pleno tersebut kepada awak media saat melepas kepulangan Wapres di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, Rabu (5/11/2025).
Ribka menerangkan bahwa rapat pleno yang berlangsung selama dua hari itu telah menghasilkan sejumlah agenda strategis dalam upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, pembahasan tidak hanya mencakup sektor infrastruktur dan pendidikan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Misalnya seperti pendidikan, masalah kesehatan, kemudian infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di Papua. Ditambah dengan isu-isu lain yang ada di daerah,” katanya.
Sejalan dengan arah kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang terus diperkuat, pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Ribka menjelaskan, implementasi program MBG di Papua sudah berjalan, bahkan Wapres Gibran meninjau langsung pelaksanaannya di SMP Negeri 14 Nuni, Manokwari Utara. Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut menyerahkan dukungan sarana pendidikan, termasuk laptop bagi siswa, sebagai langkah meningkatkan mutu pendidikan di Papua.
“Jadi akan secara fokus dalam rangka peningkatan [kualitas] pendidikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KEPP Otsus Papua Velix Vernando Wanggai menjelaskan bahwa rapat pleno bersama Wapres Gibran dan lembaga pelaksana Otsus Papua telah melahirkan sedikitnya 15 agenda strategis untuk mempercepat pembangunan. Fokus utama di antaranya adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penataan regulasi sesuai karakteristik kekhususan Papua, serta penguatan kelembagaan pemerintahan daerah.
“Kami hampir me-list ada 15, bahkan lebih. Minimal ada 15 poin agenda strategis mulai dari yang kami tangkap, tadi Bu Wamen sampaikan ada agenda untuk kesehatan, revitalisasi rumah sakit di beberapa titik,” ujar Velix.
Ia menambahkan, pembahasan juga menyentuh aspek penguatan kerangka keuangan daerah, termasuk percepatan penyusunan APBD di enam provinsi Papua. Salah satu prioritasnya adalah mendorong optimalisasi PAD dengan menggali sumber-sumber ekonomi lokal dan memperluas basis pajak daerah.
“Sumber-sumber yang harus diintensifikasi, sumber-sumber pajak. Kemudian, kedua adalah ekonomi-ekonomi lokal juga harus hidup, kemudahan-kemudahan perizinan. Kemudian juga ekonomi terutama sumber daya alam yang ada di sektor kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Dan terakhir adalah sektor swasta yang harus kita dorong,” tandasnya.
