Politik

PAD Riau Terancam Tak Capai Target, DPRD Bentuk Pansus Khusus Kejar Kebocoran Pendapatan

9
×

PAD Riau Terancam Tak Capai Target, DPRD Bentuk Pansus Khusus Kejar Kebocoran Pendapatan

Sebarkan artikel ini
Samsat Keliling Kota Pekanbaru. (G45/kominfo).

PEKANBARU | Garda45.com DPRD Provinsi Riau resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar meningkat sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026. Langkah ini diambil sebagai respon atas kekhawatiran melemahnya kontribusi sejumlah sektor pendapatan terutama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pansus dipimpin oleh Abdullah dari Komisi III DPRD Riau, yang menegaskan bahwa target PAD provinsi telah dinaikkan dari Rp 4,9 triliun menjadi Rp 5,2 triliun atau meningkat sekitar Rp 300 miliar. Namun, pihaknya melihat tantangan besar dalam upaya mencapainya.

“Target ini tentu harapan kita makin baik. Tapi dengan kondisi BUMD saat ini, kita melihat ada penurunan kinerja sehingga kenaikan target itu belum tercapai sepenuhnya,” ujar Abdullah, Kamis (27/11/2025).

Ia menilai berbagai aset daerah yang seharusnya menjadi sumber pemasukan justru berubah menjadi beban anggaran karena tidak dikelola secara produktif.

“Ini pekerjaan akan banyak sekali dan akan maraton juga,” tambahnya.

Abdullah menyebutkan, rekomendasi terkait peningkatan pendapatan daerah, termasuk potensi Pajak Air Permukaan, telah berkali-kali dikeluarkan DPRD namun tidak kunjung terlaksana dengan baik di lapangan.

“Dan itu menjadi persoalan selama ini,” tegasnya.

Karena itu, Pansus akan turun langsung menelusuri potensi yang selama ini tidak tergarap optimal. Fokus utama berada pada perbaikan tata kelola pendapatan dan data produksi perusahaan, baik di sektor energi, perkebunan, hingga pemanfaatan sumber daya air.

Abdullah memastikan bahwa seluruh rekomendasi Pansus akan disusun berbasis data konkret, sehingga pemerintah tidak lagi sekadar bekerja dengan asumsi.

“Jadi bicara database, seluruh data ini Pansus harus punya. Rekomendasi kita harus kuat by data, sehingga implementasi bisa lebih efektif,” pungkasnya.

DPRD menegaskan bahwa peningkatan PAD adalah kunci memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan berjalan lebih maksimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *