PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan fiskal daerah saat menyampaikan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terkait Ranperda APBD Riau Tahun Anggaran 2026. Jawaban disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (27/11).
Dalam forum resmi itu, Pemprov Riau menyatakan kesiapan memperkuat pendapatan asli daerah melalui pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi, serta penyesuaian regulasi sesuai UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
“Kami terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Penguatan PAD menjadi perhatian serius,” tegas Syahrial Abdi.
Terkait sorotan meningkatnya belanja pegawai, Pemprov menegaskan hal tersebut dipicu kebijakan nasional pengangkatan PPPK secara massal. Meski demikian, Pemprov memastikan belanja pegawai tetap proporsional dan tidak mengganggu program prioritas.
Menjawab Fraksi Golkar, Pemprov memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat demi mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD). Program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat akan tetap menjadi fondasi APBD 2026.
Pemprov juga menjamin pelaksanaan penyerapan anggaran secara cepat dan tepat. Belanja hibah akan disalurkan selektif dan tepat sasaran.
Menanggapi Fraksi PKS, Pemprov sepakat APBD harus disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan untuk memastikan efektivitas pembangunan.
Pada bagian lain, proyek strategis seperti pembangunan flyover Garuda Sakti dipastikan terus dipacu dengan kesiapan lahan yang sudah berlangsung.
Syahrial juga menyinggung penanganan tunda bayar warisan anggaran sebelumnya. “Tunda bayar ditargetkan tuntas tahun anggaran 2025. Dan tidak akan ada tambahan tunda bayar baru pada tahun 2026,” ujarnya menegaskan disiplin fiskal.
Pada kesempatan itu, jawaban Pemprov terhadap Fraksi Gerindra menyebut alokasi APBD 2026 diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Seluruh pokok pikiran anggota DPRD, lanjut Syahrial, telah terakomodasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Dengan arah kebijakan fiskal yang lebih terukur dan peningkatan kualitas belanja, Pemprov berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Riau.
