RIAU | Garda45.com – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana. Keputusan itu ditetapkan Gubernur Mahyeldi pada Selasa (9/12) setelah melihat situasi lapangan yang masih jauh dari stabil, terutama terkait pencarian korban dan pemulihan sarana vital yang terdampak banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang.
Perpanjangan status ini menjadi yang kedua kalinya. Sebelumnya tanggap darurat berakhir Senin (8/12). Melalui Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025, status darurat diperpanjang selama 14 hari, mulai 9 hingga 22 Desember 2025.
Mahyeldi menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait.
“Setelah rapat hari ini, kita putuskan perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 22 Desember,” ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (10/12/25).
Ia menegaskan bahwa percepatan pemulihan menjadi fokus utama selama masa perpanjangan ini. Pemerintah provinsi meminta bupati dan wali kota segera melengkapi seluruh data kebutuhan darurat di wilayah masing-masing, terutama mengenai kerusakan fasilitas umum dan jumlah warga terdampak.
“Kita harapkan pendataan lengkap. Ini penting agar langkah rehab dan rekon bisa disiapkan dengan tepat,” tambahnya.
Perpanjangan status darurat memungkinkan Pos Komando (Posko) Terpadu dan Pos Pendamping Provinsi mengerahkan sumber daya secara penuh, baik dari tingkat daerah maupun dukungan nasional. Seluruh posko yang tersebar di kabupaten dan kota terdampak dilaporkan masih bekerja maksimal dalam pencarian korban, distribusi bantuan, hingga penanganan pengungsi.
Data Pos Pendamping Nasional per Senin (8/12) mencatat kondisi yang sangat memprihatinkan, 234 orang meninggal dunia, 95 orang masih hilang, dan 20.474 warga mengungsi. Angka tersebut diperkirakan masih dapat berubah seiring pendataan lanjutan dari lapangan.
Perbaikan infrastruktur dasar terus dikerjakan, termasuk pembukaan akses jalan yang tertutup material longsor, perbaikan jembatan yang rusak, dan pemulihan jaringan air bersih. Distribusi logistik juga digencarkan mengingat banyak lokasi pengungsian masih kesulitan pasokan.
Selain pemerintah, dukungan juga mengalir dari berbagai pihak mulai dari lembaga non-pemerintah, organisasi kemanusiaan, komunitas hingga perusahaan yang menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak.
Mahyeldi menyatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan segera dihitung secara detail agar pemulihan dapat berlangsung cepat setelah masa tanggap darurat berakhir. Ia meminta koordinasi seluruh unsur tetap solid karena situasi di beberapa titik masih rawan akibat cuaca yang belum stabil.
Dengan perpanjangan status ini, pemerintah berharap seluruh langkah pencarian korban, pemulihan fasilitas umum, dan pemenuhan kebutuhan pengungsi dapat berjalan lebih efektif hingga kondisi memungkinkan untuk memasuki tahap berikutnya.
