PEKANBARU | Garda45.com – Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, T Denny Muharpan, langsung memimpin langkah awal kerja tahun 2026 dengan menggerakkan intensifikasi pendataan potensi pajak daerah guna mengamankan target penerimaan.
Langkah cepat tersebut difokuskan pada optimalisasi sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah.
Melalui Satgas Gabungan, Bapenda menyisir sejumlah titik strategis di Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani sejak Rabu (7/1/2026). Pendataan dilakukan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual objek pajak.
Denny menegaskan, akurasi data merupakan fondasi utama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Kami turun langsung untuk memvalidasi objek pajak secara faktual. Ini penting agar seluruh potensi tercatat akurat dalam sistem dan tidak ada yang terlewat,” ujar Denny, Kamis (8/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Denny didampingi Kabid Pajak Daerah II Ari Supriyanto, Kabid Pengendalian Pajak (Daljak) Ismu Vebrian Arioka, serta Kepala UPT V Muhammad Rizwan Hardiansyah. Kehadiran pejabat teknis ini memastikan proses pendataan berjalan sesuai regulasi dan standar pengawasan.
Pendataan tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi langsung diintegrasikan ke dalam sistem layanan pajak terpadu. Validasi lapangan ini memungkinkan pembaruan data dilakukan secara real-time, sekaligus meningkatkan transparansi dan kecepatan pelayanan.
Selain pendataan, tim juga memberikan edukasi dan layanan konsultasi kepada wajib pajak. Bapenda menilai pendekatan persuasif dan keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepatuhan sukarela.
“Kami ingin membangun kepercayaan. Wajib pajak tidak hanya diminta memenuhi kewajiban, tetapi juga memahami prosedur dan haknya. Transparansi menjadi prinsip kerja kami,” tegas Denny.
Bapenda Pekanbaru memastikan kegiatan jemput bola ini akan terus diperluas ke seluruh kecamatan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan layanan publik secara berkelanjutan
