PESAWARAN |Garda45.com – Guna meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berencana segera mengundang para penanggung jawab dan pemilik dapur MBG yang beroperasi di wilayah tersebut.
Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah pusat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
Pasalnya, hingga saat ini terdapat sekitar delapan hingga sembilan dapur MBG yang telah beroperasi di Kecamatan Gedong Tataan tanpa melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan.
Camat Gedong Tataan, Darlis, membenarkan informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal beroperasi, belum ada satu pun pengelola dapur MBG yang berkoordinasi secara resmi dengan pemerintah kecamatan.
“Informasi itu benar. Ada sekitar delapan atau sembilan dapur MBG yang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Gedong Tataan, namun belum ada satu pun yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan,” ujar Darlis kepada awak media, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, koordinasi sangat penting mengingat kecamatan merupakan salah satu unsur pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, sebagaimana tertuang dalam surat tim yang dikeluarkan oleh Bupati Pesawaran. Selain itu, pihak kecamatan juga perlu mengetahui standar operasional dapur MBG, mulai dari perizinan bangunan, pengelolaan lingkungan, hingga sistem pembuangan limbah.
“Kami menerima beberapa keluhan dari masyarakat, terutama terkait bau tidak sedap dan pengelolaan sampah di sekitar dapur MBG yang berdekatan dengan permukiman warga. Ini yang perlu kita benahi bersama,” jelasnya.
Darlis menambahkan, hingga kini pihak kecamatan belum melakukan pemantauan langsung ke lapangan karena belum adanya koordinasi resmi. Ia khawatir jika turun tanpa komunikasi yang baik, justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan dianggap sebagai bentuk intervensi.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan dalam waktu dekat akan mengundang seluruh penanggung jawab atau pengelola dapur MBG untuk duduk bersama dan membangun koordinasi yang baik.
“Dalam waktu dekat kami akan mengundang pengelola dapur MBG. Harapan kami semuanya terbuka, jelas, dan bisa diawasi bersama. Kami juga berharap rekan-rekan media dapat ikut mengawal agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat transparan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah kejadian di wilayah lain yang sempat viral, seperti siswa yang tidak mendapatkan jatah MBG maupun keluhan orang tua terkait kualitas makanan. Menurutnya, hal tersebut tidak ingin terjadi di Kecamatan Gedong Tataan.
“Alhamdulillah sejauh ini di Gedong Tataan belum ada kejadian seperti itu. Namun justru karena itu kami ingin mencegah sejak dini. Ini program nasional, program Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jangan sampai tujuan baik ini tercoreng karena kurangnya koordinasi,” ujarnya.
Terkait kualitas makanan, Darlis menegaskan bahwa sajian MBG harus memenuhi standar terbaik karena menyasar kelompok rentan. Ia berharap ke depan terdapat kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab masing-masing dapur, jumlah penerima manfaat, serta menu yang disajikan.
“Bagaimana kami mau mengawasi kalau standar pelaksanaannya saja kami tidak tahu? Nanti setelah duduk bersama, semua ini akan kita bahas secara terbuka,” pungkasnya.
