Pesawaran | Garda45.com – Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pesawaran, Paisaludin, SH, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Paisaludin sebagai sikap politik dan kebangsaan, sekaligus merespons penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.
Menurut Paisaludin, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang tepat dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan institusi agar tetap profesional, netral, dan tidak terseret kepentingan politik praktis. Apa yang disampaikan Bapak Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI sudah sangat jelas dan patut didukung bersama,” ujar Paisaludin yang akrab disapa Kanjeng Isal.
Ia menilai, perubahan struktur kelembagaan Polri atau pemindahan ke institusi lain justru berpotensi melemahkan fungsi kepolisian. Selain menimbulkan ketidakjelasan rantai komando, hal tersebut juga dikhawatirkan membuka ruang intervensi yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum.
Sebagai tokoh masyarakat Pesawaran, Kanjeng Isal menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, menciptakan ketertiban sosial, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Keamanan adalah fondasi utama pembangunan. Tanpa keamanan dan ketertiban, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, Polri harus tetap kuat, profesional, dan berada langsung di bawah Presiden,” tegasnya.
Paisaludin juga mengapresiasi sikap terbuka Kapolri yang secara lugas menjelaskan posisi dan peran Polri di hadapan Komisi III DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi negara kepada wakil rakyat dan masyarakat luas.
Lebih lanjut, ia berharap Polri terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pendekatan humanis kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang selama ini digaungkan oleh pimpinan Polri.
Menurutnya, dukungan terhadap posisi Polri bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, hal tersebut menjadi dorongan agar Polri terus berbenah, memperkuat integritas, serta meningkatkan kepercayaan publik.
Sebagai pimpinan partai politik di daerah, Kanjeng Isal juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan serta menghormati tatanan kelembagaan Polri sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Polri adalah milik rakyat dan negara. Kita wajib mendukung institusi Polri agar tetap kuat, profesional, dan berada pada jalur konstitusi demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Dengan demikian, dukungan yang disampaikan Paisaludin, SH menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesawaran yang menghendaki Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
