SIAK | Garda45.com – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pentingnya percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di daerahnya dengan memaksimalkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang memfokuskan pembahasan pada penguatan sektor sawit berkelanjutan, Rabu (26/11).
Afni mengungkapkan, dana yang tersedia di BPDPKS sangat besar, namun akses dari daerah masih minim akibat rendahnya pengajuan proposal. Padahal, dukungan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk peremajaan, peningkatan jalan produksi, hingga sarana pendukung kebun rakyat.
“Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun di pusat. Selama ini akses dari daerah kurang, bukan karena dananya tak ada, tetapi proposal belum maksimal. Daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegas Afni.
Kabupaten Siak memiliki 220.974 hektare kebun sawit, mayoritas merupakan kebun rakyat. Namun masih banyak petani kesulitan mengakses perbaikan jalan produksi karena keterbatasan APBD.
“Mari kita jemput dana pusat yang sudah tersedia. Kita sudah buktikan bisa mengakses dukungan non-APBD, jadi perjuangan ini harus diteruskan,” ujarnya.
Afni menyebut persoalan utama bukan pada kebutuhan, melainkan pada kesiapan dokumen teknis yang belum memadai di tingkat koperasi maupun kelompok tani.
Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Siak yang baru menyentuh sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen.
Menurutnya, rendahnya capaian tersebut dipengaruhi lemahnya kualitas SDM, perubahan regulasi yang cepat, dan koordinasi kelembagaan petani yang belum kuat.
“Forum ini harus hidup. Kebijakan pusat terus berubah, jangan sampai petani kita dibiarkan meraba-raba sendirian,” tegasnya.
Agar seluruh proses berjalan terarah, Afni meminta dibentuk sekretariat kecil di bawah Bapperida Siak untuk membantu penyusunan proposal PSR, pengajuan sarpras kebun, hingga beasiswa kelapa sawit dari BPDPKS.
“Kita di pemerintah adalah simpul dari semua kepentingan. Tugas kita mempermudah, bukan menyulitkan,” pungkasnya.
