JAKARTA | Garda45.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan sebagai landasan utama pembangunan nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11).
Presiden menekankan, anggaran pendidikan harus memastikan seluruh kebutuhan belajar terpenuhi dengan baik, termasuk kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, gedung layak, hingga buku dan sarana pembelajaran.
“Anggaran pendidikan yang besar harus sampai pada para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah. Tidak boleh ada satu desa pun yang tertinggal,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru di Tanah Air yang telah menjaga masa depan generasi muda Indonesia. “Guru adalah tonggak utama pembangunan bangsa ini,” ucapnya.
Acara tersebut dihadiri sekitar 9.000 guru dari berbagai daerah. Presiden turut menyerahkan Anugerah Guru Indonesia 2025 kepada tiga penerima yang dinilai telah berkontribusi besar dalam memajukan pendidikan.
Salah satunya adalah Syifa Urrachmah, guru di SLB Negeri Banda Aceh. Ia mengembangkan program Komputer Bicara (Kombira), yang membuka akses pembelajaran digital bagi siswa tunanetra melalui perangkat lunak pembaca layar dan panduan braille yang disusunnya bersama Pertuni.
Pengajar kedua yang menerima penghargaan adalah Umi Salamah, pengelola PKBM Tunas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ia membuka rumahnya untuk masyarakat yang belum merasakan pendidikan formal. Baginya, mengajar adalah perjuangan memerdekakan literasi dari lapisan masyarakat paling dasar.
Adapun penerima ketiga yaitu Koko Triantoro, Kepala SD Negeri Embacang Lama, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan. Ia selama 10 tahun mengabdikan diri di wilayah 3T dan menjalankan program Zero Literacy, yang terbukti menekan angka buta baca siswa di daerahnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan sejumlah capaian pendidikan sejalan dengan kebijakan Presiden, melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Beberapa program prioritas yang berjalan antara lain:
- Tunjangan guru non-ASN menjadi Rp 2 juta
- Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah kepada 1.917.420 guru
- Pemenuhan kualifikasi pendidikan S-1/D-4 bagi 12.500 guru melalui sistem RPL dan bantuan pendidikan Rp 3 juta/semester
- Pelaksanaan PPG tertentu bagi 808.570 guru
Pada 2026, pemerintah menargetkan 150 ribu guru kembali mengikuti peningkatan kualifikasi melalui RPL.
Selain itu, pelatihan penguatan kompetensi juga dilakukan untuk coding, kecerdasan buatan, dan kepemimpinan kepala sekolah. Pemerintah turut melakukan revitalisasi sekolah di 16.175 satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di 288.865 sekolah.
“Ini bukti konsistensi negara dalam meningkatkan kualitas guru sebagai aktor utama masa depan bangsa,” ujar Abdul Mu’ti.
