Politik

Daya Beli Warga Pekanbaru Anjlok, DPRD Soroti APBD 2026 Belum Disahkan

17
×

Daya Beli Warga Pekanbaru Anjlok, DPRD Soroti APBD 2026 Belum Disahkan

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, H. Fathullah, SH, MH. (Foto : G45/Firm).

PEKANBARU | Garda45.com – Kondisi daya beli masyarakat Kota Pekanbaru dinilai kian mengkhawatirkan. Lesunya aktivitas jual beli dirasakan hampir di seluruh sektor perdagangan dan mulai memberi tekanan serius terhadap perekonomian daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, H. Fathullah, SH, MH, menegaskan bahwa perlambatan ekonomi saat ini bukan sekadar keluhan pedagang, tetapi telah menjadi realita yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita harus jujur melihat kondisi Pekanbaru hari ini. Daya beli masyarakat turun drastis. Pedagang mengeluh karena transaksi benar-benar sepi,” kata Fathullah, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, salah satu faktor utama yang memperparah situasi adalah belum disahkannya APBD Kota Pekanbaru Tahun 2026, sehingga perputaran uang di daerah tidak berjalan optimal.

“Selama APBD belum disahkan, uang tidak bergerak. Ketika uang tidak beredar, dampaknya langsung ke pedagang. Aktivitas jual beli ikut tersendat,” ujarnya.

Fathullah menjelaskan, struktur ekonomi Pekanbaru masih sangat bergantung pada belanja pegawai, khususnya aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut, sektor perdagangan sangat sensitif terhadap keterlambatan pencairan anggaran.

“Sekitar 40 hingga 50 persen perputaran ekonomi pedagang bersumber dari belanja ASN. Kalau gaji belum cair atau belanja tertahan, pedagang pasti terpukul,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Lebih jauh, Fathullah mengungkapkan kondisi keuangan masyarakat saat ini semakin terbatas. Banyak warga terpaksa mengencangkan ikat pinggang dan mengorbankan kebutuhan dasar demi memastikan pendidikan anak tetap berjalan.

“Sekarang ini banyak orang berpikir, biarlah makan dikurangi, yang penting anak bisa sekolah. Ini fakta di lapangan dan tidak bisa kita abaikan,” katanya.

Ia mengingatkan, jika situasi ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan muncul persoalan sosial baru, mulai dari kesulitan pangan hingga ancaman gizi buruk, terutama di kelompok masyarakat rentan.

Menghadapi tantangan ekonomi yang dinilai semakin berat di tahun 2026, Fathullah meminta Wali Kota Pekanbaru dan jajaran pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

“Kami berharap pemerintah benar-benar memberi perhatian serius. Ekonomi harus digerakkan, daya beli harus dipulihkan, agar persoalan sosial tidak berkembang lebih jauh,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *