BENGKALIS, Garda45.com – Ketua Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) Irwanto Bety, SH mendesak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis untuk konsisten membentuk Panitia Kusus (Pansus) realisasi Undang – Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
Hal itu disampaikan Irwanto untuk menindaklanjuti pertemuan Rapat Bapemperda, lintas komisi DPRD Bengkalis dengan OPD terkait beberapa waktu lalu, yang berkomitmen untuk segera membentuk Pansus.
“Kita mendesak pimpinan DPRD Bengkalis untuk konsisten membentuk Pansus UU nomor 39 tahun 2014, sebab ini bukan masalah main – main, tapi menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” pungkas Irwanto, Rabu (4/8/2021) pengacara senior yang juga ikut diundang dalam pertemuan di DPRD Bengkalis ketika itu.
Dipaparkannya bahwa pada Hearing bersama DPRD Bengkalis, BPN Bengkalis, Dinas perkebunan Bengkalis, Mahasiswa Bengkalis, Forum Perjuangan Kebun Rakyat dan Forum Wartawan Bengkalis (Forwalis) terkait pasal 58 UU No.39 Thn 2014 ttg perkebunan, PERMENTAN RI No.18 thn 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dan Surat Edaran Menteri ATR/KEPALA BPN RI No.11 thn 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, terungkap bahwa seluruh yang hadir sepakat mendukung pembentukan pansus.
“Jika Pansus sudah terbentuk, kita akan berjuang bersama masyarakat Bengkalis dan DPRD bengkalis. Setelah pansus terbentuk kita akan turun ke lapangan, untuk pengambilan titik koordinat, agar masyarakat tau, bahwa banyak perusahaan perkebunan menggarap lahan di luar izin, di samping itu BPN juga di duga banyak menerbitkan HGU di luar pelepasan kawasan hutan dari kementrian kehutanan, dan menerbitkan HGU dalam kawasan hutan,” bebernya.
Salah satu contohnya kata Irwanto adalah PT. SINRA INTI SAWIT ( PT.SIS) yg memiliki HGU dalam kawasan hutan, tanpa adanya izin pelepsan kawasan dari kementrian kehutanan.
“Oleh karena itu sekali lagi kita mendesak pimpinan DPRD Bengkalis untuk segera membentuk pansus,” tegasnya.**
Komentar