PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Provinsi Riau berhasil menjaga laju inflasi sepanjang tahun 2025 tetap terkendali di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi harga pangan. Capaian ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, dalam Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Senin (5/1/2026).
Syahrial Abdi menegaskan, pengendalian inflasi tidak semata-mata diletakkan sebagai target makroekonomi, tetapi menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi.
“Inflasi bukan sekadar angka statistik. Ini adalah bagian dari upaya melindungi daya beli dan menjaga kestabilan kehidupan masyarakat. Sepanjang 2025, inflasi Provinsi Riau tetap berada dalam koridor sasaran nasional,” ujar Syahrial.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari arah kebijakan yang konsisten serta koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.
Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Riau juga mendapat apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Apresiasi tersebut menjadi penegasan bahwa langkah-langkah yang ditempuh daerah dinilai sejalan dengan strategi nasional.
“Ini adalah hasil kerja kolektif. Arah kebijakan jelas, koordinasi solid, dan seluruh tim di lapangan bekerja dengan disiplin,” tegas Syahrial.
Pemprov Riau mencatat sejumlah langkah konkret yang dijalankan sepanjang 2025 untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis. Salah satunya melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Riau sebagai instrumen stabilisasi harga di tingkat daerah.
Selain itu, Pemprov Riau mendirikan TOPAN atau Toko Pengendalian Inflasi Pangan sebagai sarana distribusi pangan dengan harga terjangkau. Program ini diperluas melalui pengoperasian TOPLING, Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling, yang menjangkau wilayah-wilayah dengan potensi gejolak harga tinggi dan akses distribusi terbatas.
Langkah lainnya adalah pelaksanaan operasi pasar murah secara masif. Sepanjang 2025, operasi pasar digelar di 224 titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Operasi ini difokuskan pada komoditas utama penyumbang inflasi, seperti beras, minyak goreng, gula, dan cabai.
Pemprov Riau juga memperkuat kerja sama antar-daerah untuk menjamin pasokan bahan pangan. Skema kontrak farming diterapkan untuk menjaga kesinambungan suplai, disertai pengembangan budidaya cabai on-farm sebagai upaya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi. Melalui koperasi, distribusi pangan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga rantai pasok menjadi lebih pendek dan biaya distribusi dapat ditekan.
Syahrial menekankan bahwa seluruh kebijakan tersebut disusun berbasis data resmi BPS serta kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi atau perkiraan.
“Data BPS menjadi rujukan utama. Kami tidak bergerak berdasarkan dugaan, tetapi pada angka dan fakta yang terukur,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau menargetkan inflasi tetap berada dalam koridor nasional. Fokus diarahkan pada penguatan pasokan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta respons cepat terhadap potensi gangguan harga.
Rilis BPS yang disampaikan pada awal tahun ini disebut menjadi panduan strategis bagi Pemprov Riau dalam merumuskan kebijakan pembangunan 2026. Data tersebut juga digunakan sebagai alat navigasi untuk mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029 agar tetap realistis dan berkelanjutan.
“Setiap indikator yang dirilis BPS kami jadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Data ini menjadi kompas kebijakan untuk memastikan pembangunan berjalan terukur dan tepat sasaran,” tutup Syahrial Abdi.
