TEMBILAHAN | Garda45.com – Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di E-Bilik Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (12/1/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh Indonesia.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen secara bulanan (month to month). Sementara inflasi tahunan (year on year) mencapai 2,92 persen, sekaligus inflasi tahun kalender sebesar 2,92 persen. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target inflasi nasional 1,5 hingga 3,5 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat di Provinsi Riau. Dalam pemeringkatan inflasi tahunan nasional, Riau menempati posisi ketiga dengan tingkat inflasi sebesar 4,88 persen (y-o-y). Situasi ini menjadi sorotan serius dalam rakor tersebut.
Pada level kabupaten/kota, Kabupaten Indragiri Hilir bahkan masuk dalam jajaran daerah dengan inflasi tertinggi nasional. Tembilahan tercatat berada di peringkat keempat nasional dengan tingkat inflasi mencapai 6,17 persen. Sementara itu, Kabupaten Kampar berada di peringkat ke-10 dengan inflasi sebesar 5,01 persen.
“Angka ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Kita harus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, usai mengikuti rakor.
Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,66 persen dan andil inflasi 0,48 persen. Selanjutnya, kelompok transportasi mengalami inflasi 0,55 persen dengan andil 0,07 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,00 persen dengan andil 0,07 persen.
Rakor juga memaparkan perkembangan harga komoditas strategis pada Minggu ke-II Januari 2026. Kenaikan harga masih didominasi oleh bawang putih, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, hingga beras di sejumlah daerah.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bergerak cepat dalam mengendalikan harga melalui penguatan distribusi dan ketersediaan pasokan.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, terutama dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan,” tegas Tomsi.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah strategis dan terukur guna menekan laju inflasi sekaligus mendukung program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah, demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
