PEKANBARU |Garda45.com – Strategi memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta menekan beban anggaran negara menjadi alasan utama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau mendukung wacana pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut disampaikan Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti, Jumat (9/1/2026).
Ikbal menegaskan, secara konstitusional gubernur memiliki posisi strategis sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan peran tersebut, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih relevan untuk memastikan kesinambungan kebijakan nasional hingga tingkat provinsi.
“Gubernur pada prinsipnya adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat provinsi,” kata Ikbal.
Menurutnya, dalam praktik pemerintahan sering muncul persoalan koordinasi ketika kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Kondisi itu kerap berdampak pada lambannya implementasi program strategis pemerintah pusat.
“Jika gubernur dipilih oleh DPRD, koordinasi dengan bupati dan wali kota bisa lebih harmonis, sehingga kebijakan pusat dapat dijalankan secara efektif sampai ke daerah,” ujarnya.
Selain soal tata kelola pemerintahan, PPP Riau juga menyoroti aspek efisiensi anggaran. Ikbal menyebut pemilihan gubernur secara langsung membutuhkan biaya sangat besar, baik dari sisi negara maupun dari kandidat yang bertarung.
“Biaya pemilihan langsung sangat tinggi, bisa mencapai Rp50 miliar hingga Rp100 miliar untuk satu pasangan calon. Jika melalui DPRD, anggaran negara bisa dihemat secara signifikan,” ungkapnya.
Ia menilai, besarnya biaya politik dalam pemilihan langsung berpotensi melahirkan ketimpangan kompetisi. Kandidat bermodal besar dan berpopularitas tinggi cenderung lebih diuntungkan dibanding calon yang memiliki kapasitas manajerial dan pengalaman birokrasi yang memadai.
Meski demikian, Ikbal tidak menutup mata terhadap konsekuensi sistem tersebut. Ia mengakui, pemilihan gubernur melalui DPRD akan membatasi partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin provinsi.
“Konsekuensinya memang ruang partisipasi langsung masyarakat menjadi berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pemilihan bupati dan wali kota, PPP Riau tetap berpandangan sistem pemilihan langsung oleh rakyat harus dipertahankan. Menurut Ikbal, kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan pelayanan masyarakat.
“Bupati dan wali kota tetap sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat karena mereka berhadapan langsung dengan urusan masyarakat sehari-hari,” tutup Ikbal.
